pilihan +INDEKS
Soal Pendataan Ulama, DPR Kritik Sikap Diam Kemenag
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mendesak kepolisian menghentikan kegiatan pendataan ulama di sejumlah wilayah di Indonesia.
Kegiatan pendataan ulama yang salah satunya dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dinilai Sodik telah menimbulkan keresahan di kalangan ulama.
Tidak hanya menimbulkan keresahan, Sodik menyebut polisi telah menyalahi tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
"Pendataan ulama seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama," kata Sodik, Selasa (7/2/2017). Politikus Partai Gerindra ini memaparkan, dalam tugas pendataan ulama, seharusnya polisi berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag).
Polisi juga dikatakannya harus menjelaskan peruntukan data tersebut kepada Kemenag. Sodik menyesalkan sikap Kemenag yang terkesan membiarkan salah satu tugasnya diambil alih oleh kepolisian.
Dengan membiarkan kegiatan pendataan ulama oleh polisi, kata Sodik, Kemenag tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para ulama sebagai salah satu aset penting bangsa dan negara Indonesia. "Kemenag harus segera mengambil alih kegiatan pendataan ulama," tandasnya.(okz)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.