Gubri Hadiri Paripurna HUT Kab Kampar ke 67 Tahun 2017

Dibaca: 39156 kali  Selasa, 07 Februari 2017 | 08:44:23 WIB
Gubri Hadiri Paripurna HUT Kab Kampar ke 67 Tahun 2017
Ket Foto : foto Humas Pemprov

BANGKINANG – riautribune : Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menyentil kondisi Kabupaten Kampar yang kini tidak sejaya dulu lagi. Sejak Kampar dimekarkan menjadi tiga kabupaten (ditambah Kabupaten Rohul dan Kabupaten Pelalawan), kondisi Kampar sebagai kabupaten induk justru semakin merosot.
“Saya sampaikan apa adanya. Kampar dulu jadi barometer dari berbagai sisi. Tapi sejak dimekarkan, Kampar tidak seperti dulu lagi (tidak sejaya dulu lagi),” ucap Gubri saat menyampaikan  pidato di sidang paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kabupaten Kampar, di Gedung DPRD Kabupaten Kampar, Bangkinang (6/2/2017).

Gubri menyebut, saat ini angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kabupaten Kampar masuk lima besar se-Riau. Harapan hidup juga termasuk rendah. “Ini artinya ada yang salah,” ucap pria yang akrab disapa Andi Rachman itu.

Ke depan, Gubri mengajak Pemkab Kampar bersinergi dalam membangun. Gubri juga meminta pengelolaan tata pemerintahan dilakukan dengan baik dan transparan. “Saya juga akan meminta KPK untuk melakukan pendampingan di Kabupaten Kampar. Ini baik agar kita tidak punya keragu-raguan dalam menjalankan anggaran,” katanya.

Gubri mengungkap bahwa tahun anggaran 2016, Pemprov Riau mengucurkan anggaran ke Kampar hampir setengah triliun. “Tahun 2017 ini memang agak turun. Jadi sebesar Rp324 miliar. Ini karena Pemprov harus bayar hutang,” ungkapnya lagi.

Gubri optimis, pembangunan Kampar ke depan akan lebih baik. Apalagi kekayaan SDA Kampar luar biasa. Termasuk destinasi wisata, seperti Candi Muara Takus, air terjun dan sejumlah destinasi lainnya. Pembangunan di sektor pertanian dan perikanan juga harus menjadi prioritas.(hms)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.