Gubri: Mutasi Belum Berakhir

Dibaca: 52347 kali  Sabtu, 04 Februari 2017 | 12:46:32 WIB
Gubri: Mutasi Belum Berakhir
Ket Foto : foto frc

PEKANBARU - riautribune : Meski baru saja melakukan mutasi dan rotasi dua pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menegaskan mutasi tidak berhenti di sini saja. Akan ada mutasI susulan, namun semua tergantung kinerja Pejabat dan kebutuhan Pemprov Riau.
 
‎"Ini (pelantikan) belum berakhir. Kita akan lihat pemkembangan kinerja pejabat," tegas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada wartawan, Jumat (3/2/2017) usai pelantikan di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau.
 
Menurutnya pelantikan tak hanya melihat kinerja pejabat, ‎tapi juga sesuai kebutuhan Pemprov Riau untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
 
"Tapi semua itu sesuai dengan kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk itu, mari bekerja sesuai aturan berlaku. Kalau punya bawahan, ajak bekerja dengan baik dan tingkatkan koordinasi. Jadi kita sebagai atasan harus membiasakan bersinergi," tegasnya lagi.
 
Perihal tersebut perlu diingatkan ‎Gubri lantaran sejauh ini masih banyak pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang ego sektoral. Karena itu, Gubri minta semua pejabat hilangkan sifat tak baik tersebut.(frc)
 
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.