pilihan +INDEKS
Soal Standarisasi Pendakwah, Ini Sejumlah Kritik Anggota DPR
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sodik Mudjahid menilai rencana standardisasi khotib Jumat harus direvisi dan disempurnakan. “Standardisasi pendakwah tidak boleh dilakukan jika mengarah kepada pembatasan hak berdakwah dan kegiatan dakwah,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Februari 2017.
Sodik mengatakan standardisasi pendakwah hanya boleh dilaksanakan sebagai salah satulangkah dalam rangkaian upaya peningkatan mutu kompetensi mereka. Rencana itu juga harus dilakukan untuk semua agama. Ia menilai pemerintah sama sekali tidak berhak untuk membatasi apalagi mengurangi materi dan misi kegiatan dakwah. Sebab, materi dakwah akan mencakup semua internalisasi dari semua nilai dan ajaran suatu agama.
Ditambahkan Sodik, untuk menjaga kebebasan hak berdakwah dari para penceramah di suatu agama maka kegiatan standardisasi harus diajukan oleh lembaga keagamaan masyarakat. Ia menilai pemerintah akan mendapat manfaat berupa masyarakat yang bermutu tinggi dalam keberagaman. Sehingga pemerintah harus mendukung kegiatan peningkatan mutu dan kompetensi pendakwah.
Menurut Sodik, kegiatan dakwah adalah panggilan dan tugas agama. Untuk itu kegiatan peningkatan mutu kompetensi pendakwah harus konsisten melahirkan pejuang dakwah. Ia menegaskan tujuan itu tidak boleh bergeser melahirkan para pekerja dan para profesi dakwah. Terlebih melahirkan juru bicara dan perpanjangan tangan pemerintah.
Sodik menekankan peningkatan mutu pendakwah tersebut harus dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkesinambungan dengan materi yang komprehensif dan teritegrasi. Pihaknya menolak apabila kegiatan itu dipenuhi materi pesanan pemerintah. Namun materi dari pemerintah yang penting untuk dimasukan adalah berkaitan 4 pilar kebangsaan untuk standardisasi komitmen ke-Indonesiaan dan kebangsaan.
Sodik mengatakan pemerintah perlu mempertegas misi dari rencana sertifiaksi pendakwah tersebut. Sebab, suasana kejiwaan umat Islam saat ini sedang merasa banyak disudutkan oleh pemerintah. Ia pun mengimbau waktu pelaksanaan standardisasi lebih baik dimundurkan. Sehingga persiapan juga akan jauh lebih matang.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.