pilihan +INDEKS
Komisi III Minta Jokowi Bentuk Tim Khusus Awasi Peredaran Narkoba di Lapas
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk mengawasi peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang sangat masif.
Ia menanggapi temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia memanfaatkan para napi di 22 LP.
"Kami minta ke Presiden Jokowi untuk menginstruksikan Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) lebih ketat lagi mengawasi lapas. Di era Jokowi ini kami lihat semakin banyak lapas jadi tempat transaksi narkoba," kata Benny saat dihubungi, Jumat (3/2/2017).
Benny menyatakan, Presiden juga harus menjelaskan kepada publik terkait meningkatnya peredaran narkoba di lapas. Menurut dia, selama ini sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, tetapi dianggapnya belum berhasil.
"Selama ini kan kita tahunya transaksi narkoba terjadi di tempat hiburan, tapi ini di lapas. Berarti kan secara enggak langsung negara melindungi," lanjut politisi Partai Demokrat itu.
Dikendalikan dari 39 Lapas
Narapidana di 39 lembaga pemasyarakatan di Indonesia disinyalir mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara. Praktik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan betapa rapuhnya keamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Dikutip dari harian Kompas, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, pihaknya menemukan 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para napi di 22 LP.
"Kami dapat membuktikan keterlibatan 22 LP itu dengan bukti akurat," kata Budi Waseso, Kamis (2/2/2017). Terakhir, BNN mengungkap kasus empat narapidana LP Tanjung Gusta, Medan yang mengendalikan penyelundupan 10 kilogram sabu dari Malaysia.
Empat napi itu mendapat bantuan dari 11 orang lainnya untuk mengedarkan sabu. Salah satu kaki tangan para napi itu, Benny, tewas ditembak karena melawan saat ditangkap. Belakangan, data menunjukkan LP yang terindikasi jadi tempat transaksi narkoba bertambah menjadi 39.
Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari mengungkapkan, hampir seluruh LP di Indonesia terindikasi sebagai tempat transaksi narkoba.
"Praktik bisnis gelap narkoba dari balik penjara banyak terjadi di LP di kota-kota besar, yaitu LP Cipinang dan LP Wanita Pondok Bambu di Jakarta, LP Kerobokan di Bali, LP Medaeng di Surabaya, dan LP Pemuda Tangerang," kata Arman.(kmps)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.