pilihan +INDEKS
Kelebihan Guru di Riau Jadi Sorotan Rakernas APPSI
PEKANBARU - riautribune : Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyoroti banyak hal. Antara lain persoalan guru SMA dan SMK yang kini berpindah status jadi pegawai provinsi.
Sesuai UU No 23/2014 tentang Pemda, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK beralih dari kabupaten ke provinsi. Tentu saja, penggajian semua guru SMA dan SMK itu kini juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
Sayangnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi sumber penggajian para tenaga pendidik itu tidak dialihkan dari kabupaten ke provinsi. Akibatnya, banyak provinsi yang keberatan karena beban keuangan menjadi bertambah.
Persoalan ini dikeluhkan banyak kepala daerah. Di Provinsi Riau misalnya, bahkan akibat pemindahan status guru dari kabupaten ke provinsi ini, Riau menjadi surplus alias kelebihan guru sebanyak 2.563 orang. Itu sebabnya, Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman mewacanakan pemindahan kelebihan guru ke daerah lain yang mengalami kekurangan guru. "Saya juga sudah membicarakan masalah ini dengan Menpan RB," ucap Gubri.
Sementara dalam pertemuan antara para gubernur dengan Presiden Jokowi, di Hotel Lor In, Solo, Gubri Arsyadjuliandi selaku Koordinator Wilayah Sumatera menyampaikan perlunya menggesa pembangunan trans sumatera baik tol maupun kereta api untuk percepatan konektivitas wilayah Sumatera.
Gubri juga menyinggung soal minimnya pasokan listrik untuk sebagian besar wilayah Sumatera. Riau, Sumatera Utara dan Jambi termasuk provinsi yang masih defisit pasokan listrik.
Gubri juga menyebut soal bea keluar CPO dari Riau yang setiap tahun bisa mencapai Rp13 triliun. Sayangnya, tidak satu sen pun masuk ke kas Provinsi Riau. Sebagai provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia, seharusnya Riau bisa mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari CPO.
Aspirasi ini tentu tidak berlebihan, karena segala ekses negatif dari keberadaan sawit di Riau tentu menjadi tanggungan daerah penghasil. Sangat wajar kalau Riau mendapat DBH dari CPO ini.
Selain rakernas, Presiden Jokowi juga mengukuhkan para pengurus APPSI periode 2015-2019. Gubri dipercaya menjadi Koordinator Wilayah Sumatera.(sc)
Berita Lainnya +INDEKS
RDP PPDB, DR. Karmila Sari: Komisi V DPRD Riau Rekomendasi Penilaian Langsung Oleh Siswa
PEKANBARU, Riau Tribune.com - Setelah menyelesaikan relokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian.
Wabup Bengkalis : Jaga Komitmen Berkelanjutan Bangun Daerah
SURABAYA, Riautribune.com - Wakil Bupati Bengkalis Dr H Bagus Santoso mengikuti upacara peringata.
DPC PDI Perjuangan Pelalawan Pastikan Hanya Buka Penjaringan Calon Wakil Bupati
PELALAWAN, Riautribune.com - Mulai hari Kamis, 25 April 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pelala.
Edy Natar Nasution Ambil Formulir Balon Gubri Pertama di Demokrat, Apakah Ada Sinyal AHY?
PEKANBARU, Riautribune.com - Lagi, mantan Gubernur Riau (Gubri) Brigjend TNI (Pur) Edy Natar Nasu.
Debit Air Turun, PLTA Koto Panjang Tutup 2 Pintu Waduk
PEKANBARU, Riautribune.com - Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, K.
Tingkatkan kualitas Praktek SMK Kelapa Sawit AGI, Asian Agri Serahkan Bibit Sawit
PELALAWAN, Riautribune.com - Bertempat di Kantor Kebun PT. Inti Indo sawit Subur Desa Mekar.