Penghapusan Pajak Hiburan

Dispenda Kota Belum Tahu

Dibaca: 178715 kali  Senin, 31 Agustus 2015 | 00:57:13 WIB
Dispenda Kota Belum Tahu
Ket Foto : Pajak tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang selama ini menjadi salah satu penyumbang PAD yang lumayan besar di Pekanbaru

PEKANBARU-riautribune: Terkait kebijakan pemerintah membebaskan pajak diskotek dan tempat hiburan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 158/PMK.010/2015 yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang PS. Brodjonegoro tanggal 12 Agustus 2015, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru mengaku belum tahu. Kepada riautribune, Kadispenda Pekanbaru Yuliasman, SH mengatakan kebijakan itu jelas akan berdampak terhadap PAD Kota Pekanbaru.

"Terus terang kita belum tahu soal edaran kebijakan Menkeu seperti itu.  jika memang dihapuskan tentu cukup mengurangi upaya kami dalam mencapai target PAD yang sudah ditetapkan. Bagaimana pun juga, pajak hiburan termasuk primadona dan salah satu penyumbang PAD yang lumayan besar di Pekanbaru," kata Yuliasman.

Yuliasman yang didampinggi Kasubag pungutan bidang Reklame Iwan menuturkan, bisa saja pajak untuk negara yang dihapuskan. Akan tetapi retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah mestinya tetap bisa dilakukan.

Dari data yang diperoleh riautribune, Pemerintah Kota Pekanbaru, menargetkan penerimaan dari sektor pajak untuk tahun 2015 sebesar Rp595 miliar. Target ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya bekisar Rp340 miliar. (ops)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu