pilihan +INDEKS
Kasus Patrialis Tidak Ada Kaitan Dengan Demokrat
JAKARTA - riautribune : Partai Demokrat menegaskan tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar oleh KPK tidak ada kaitan dengan partainya dan Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi pengangkatan Patrialis sebagai hakim MK sudah sesuai prosedur.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku geram dengan pihak-pihak yang mempolitisir kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Patrialis. Apalagi, politisisasi yang berkembang dengan mengaitkan Patrialis dengan sosok bosnya di partai.
Syarief tidak menampik, Patrialis merupakan hakim konstitusi yang ditunjuk SBY saat masih menjabat Presiden pada 2013 silam. Sebelumnya, SBY juga mempercayakan Patrialis sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Enggak ada kaitannya dong. Kenapa kok masalah lalu yang dikait-kaitkan, sementara kejadiannya sekarang. Kan enggak ada relevansinya," kata Syarief saat dihubungi kemarin.
Bekas Menteri Koperasi dan UKM ini memastikan, penunjukan Patrialis sebagai hakim MK oleh SBY juga sudah sesuai prosedur. Terkait aspek transparansi yang banyak dipermasalahkan, Syarief menegaskan bahwa Patrialis merupakan hakim MK dari unsur pemerintah sehingga tidak wajib melalui uji kepatutan dan kelayakan.
"Sebenarnya peraturan Undang-undangnya begitu. Kalau enggak setuju ya UU-nya di-judicial review," kata Syarief.
Lagian, lanjut dia, selama berkarier di politik, menjadi menteri hingga akhirnya menyandang jabatan hakim MK, Patrialis tidak pernah bergabung dengan Demokrat. Sama seperti saat masih di parlemen dan kabinet, Patrialis merupakan kader dari PAN.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.