pilihan +INDEKS
Tuduhan TNI-Polri Selundupkan Senjata, DPR:Apa Sih Untungnya
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Asril Tandjung yakin bahwa pasukan keamanan Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menyelundupkan senjata kala bertugas di Darfur, Sudan. "Sementara itu, sambil kami tunggu perkembangan," kata Asril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017.
Berdasarkan hasil konfirmasi ke berbagai pihak, kata Asril, diperoleh kabar bahwa TNI dan Polri tidak terlibat dalam penyelundupan senjata ini. Asril berujar, untuk apa pula pasukan perdamaian Indonesia menyelundupkan senjata. Sebab kualitas senjata produksi Indonesia sudah bagus dan diminati banyak negara. "Apa sih untungnya?" ucap Asril.
Politikus Partai Gerindra ini menuturkan pihak TNI juga telah membantah upaya penyelundupan itu. Sedangkan pihak Polri sedang melakukan investigasi. "Tapi, saya rasa gak mungkin, ya," kata dia.
Mantan Ketua Kontingen Indonesia untuk PBB di Kamboja pada 1993 ini bercerita tiap pasukan keamanan yang akan berangkat ke luar negeri maupun kembali akan dipisahkan dengan senjatanya. Senjata-senjata yang dibawa selalu dikemas di dalam peti. "Naik pesawat kami gak pegang senjata sesuai ketentuan PBB," ujarnya.
Dengan ramainya pemberitaan ini, Asril berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pendekatan dengan pemerintah Sudan agar masalah ini selesai. "Siapa yang memalukan Indonesia," Asril berujar. Dia menambahkan, Indonesia sangat serius menjaga perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia termasuk negara terbanyak yang mengirim pasukan perdamaian.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Wuryanto telah membantah kabar penangkapan pasukan perdamaian Indonesia karena diduga menyelundupkan senjata. Menurut dia, semua anggota TNI yang tergabung dalam United Nations Missions in Darfur (Unamid) masih bertugas di sana hingga Maret 2017.
Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga membantah pasukan Polri melakukan penyelundupan. Menurut Kompolnas, barang-barang yang berisi senjata ilegal itu juga diketahui bukan milik Polri ataupun pasukan Garuda Bhayangkara II–FPU 8. Sebab, barang-barang itu tidak menggunakan label identitas pasukan FPU-8 dan bahkan tidak ada dalam manifes barang.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.