Bupati Inhil Hadiri Pelantikan Satma dan Srikandi PP Inhil

Dibaca: 44731 kali  Selasa, 24 Januari 2017 | 11:23:46 WIB
Bupati Inhil Hadiri Pelantikan Satma dan Srikandi PP Inhil
Ket Foto :

TEMBILAHAN - riautribune : Pelantikan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda (SAPMA PP) dan Pengukuhan Srikandi Pemuda Pancasila (Srikandi PP) Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan Ketua Sapma PP Provinsi Riau Restu Rambah dan Ketua Srikandi PP Provinsi Riau Yuswita Usman, Senin malam (23/1/17).

Pelantikan yang akan digelar di Hotel Harmoni Tembilahan direncanakan akan dihadiri Bupati Inhil H Muhammad Wardan, Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, Ketua DPD KNPI Riau Ary Nugroho, para pengurus wilayah SAPMA dan Srikandi PP Provinsi Riau, para unsur Forkopimda dan pejabat OPD Inhil.

Bupati Inhil, HM Wardan mengharapkan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila dapat berkiprah membantu pembangunan di Negeri Seribu Parit ini.''Mari bersama-sama berkiprah membangun kabupaten kita tercinta ini,'' sebut Bupati.

Selain itu, Srikandi PP dikatakan Bupati hendaknya dapat berbaur dengan organisasi wanita lainnya seperti TP PKK, sehingga dapat bekerjasama dalam berbagai hal.

Berbagai program yang ada di Inhil, lanjut Bupati, juga perlu mendapat suport pengurus Sapma. Diantaranya, program Magrib Mengaji, dengan begitu program ini semakin dekat dengan masyarakat.

Pemkab Inhil siap memfasilitasi dan membantu kegiatan SAPMA dan Srikandi PP Inhil. Sehingga dapat bersinergi dalam kegiatan pembangunan daerah ini."SAPMA dan Srikandi Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan dalam memerangi dan bebas dari narkoba," pesannya.

Ketua SAPMA PP Inhil Said Anel Osman Al Haddad menyatakan, ia bersama pengurus lainnya akan bekerja dengan baik dan memerangi pungli dan korupsi.

Ketua SAPMA PP Riau Restu Rambah mengajak swluruh pengurus SAPMA agar menjaga diri dan lingkungan dari bahaya narkoba, apalagi Inhil berada di daerah perbatasan dengan negara luar. Serta selalu bersinergi dengan Pemkab Inhil dalam membangun daerah ini.

"Srikandi sudah merubah imej dengan mengikuti kegiatan pengajian dan kegiatan bermanfaat lainnya. Sehingga Srikandi saat ini siap berkontribusi dalam membangun kaum perempuan," ujar Ketua Srikandi PP Riau Yuswita Usman.

Sedangkan Ketua MPC PP Inhil Robby Cahyadi P menyatakan, sebagai bagian keluarga besar Pemuda Pancasila yang berbasiskan para pelajar dan mahasiswa dan perempuan, maka keberadaan SAPMA dan Srikandi Pemuda Pancasila diharapkan mampu menciptakan berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

"Setelah pelantikan dan pengukuhan ini, saudara-saudari sekalian, harus langsung bekerja keras dan cerdas dalam mewujudkan misi dan perjuangan organisasi. Lakukan program dan langkah nyata bagi kepentingan masyarakat. Terutama yang bersinggungan langsung dengah hak dan kewajiban sebagai generasi bangsa penerus estafet kepemimpinan bangsa ke depan," sebutanya.

Dipesankan, SAPMA dan Srikandi PP harus berada di garda terdepan dalam menangkal dan mencegah berbagai potensi dan kegiatan negatif yang mengancam masa depan generasi muda, terutama dari bahaya penggunaan narkoba dan barang berbahaya lainnya.

Terutama mengantisipasi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan lem dan bahan berbahaya lainnya. Karena penyalahgunaan lem dan obat batuk cair Komix di kalangan anak-anak sudah membahayakan.

"Selama tahun 2016, berdasarkan razia Satpol PP ke rumah kosong dan semak-semak didapati sekira 200 anak yang kecanduan lem. Mereka kemudian diberikan pengarahan dan dikembalikan kepada orangtuanya.(rtc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.