pilihan +INDEKS
Komisi III Minta Kemenkumham Revisi Kebijakan Bebas Visa
JAKARTA - riautribune : Komisi III DPR meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi kebijakan bebas visa terhadap Warga Negara Asing (WNA).
Anggota Komisi III, Adies Kadir mempertanyakan apakah pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa tersebut. Dimana kebijakan tersebut dinilain salah sasaran.
Kabijakan bebas visa seperti ramai diberitakan banyak mendatangkan tenaga kerja asing ilegal. Menurut Adies Kadir, jika untuk kebaikan bangsa ini, pihaknya akan terus mendukung langkah tersebut. Namun, jika banyak mudaratnya harus dievaluasi kembali, khususnya untuk China.
"Saya ingin bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dan langkah apakah yang sudah diambil oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam menangani masalah TKA ilegal ini," ujar Adies Kadir, politisi Partai Golkar, Jumat(20/1)(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.