Soal Palu-Arit,

Polisi Periksa Pejabat BI Terkait Rizieq FPI

Dibaca: 34957 kali  Rabu, 18 Januari 2017 | 09:12:06 WIB
Polisi Periksa Pejabat BI Terkait Rizieq FPI
Ket Foto : illustrasi Internet

JAKARTA - riautribune : Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Deputi Direktorat Komunikasi Bank Indonesia (BI) Andi Wiana terkait laporan yang menyeret Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab soal tuduhan mata uang berlambang "palu dan arit".

"Kita jelaskan fitur pengamanan mata uang rupiah yang baru," kata Andi di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2017. Andi menjadi saksi ahli terkait adanya laporan dugaan penyebaran informasi yang salah mengenai mata uang rupiah baru karena dianggap mirip lambang palu dan arit.

Andi membantah logo hologram "BI" pada mata uang rupiah baru itu melambangkan palu dan arit, namun sebagai unsur pengamanan mata uang agar tidak dapat dipalsukan.

Andi mengungkapkan hologram BI menerapkan sistem "rectoverso" mulai diterapkan sejak 2000 untuk pengamanan mata uang di dunia. Ia pun menegaskan bahwa logo BI tidak pernah berubah, namun membentuk potongan agar tidak mudah dipalsukan.

Selain Andi, penyidik kepolisian juga meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) guna mendalami pelaporan terhadap Habib Rizieq itu.(kmps)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.