pilihan +INDEKS
Komnas HAM: Tindak Tegas Ormas yang Kedepankan Kekerasan
JAKARTA - riautribune : Komnas HAM meminta aparat yang mengedepankan kekerasan untuk ditindak tegas. Setiap anggota atau pengurus yang melanggar aturan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Komnas HAM sekali lagi menyerukan ada tindakan hukum yang tegas terhadap berbagai peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang mengedepankan kekerasan itu, apa pun namanya," ujar Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di sela-sela laporan akhir tahun yang diselenggarakan di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakpus, Selasa (17/1/2017).
Penegakan hukum harus diterapkan kepada semua pihak, tanpa melihat organisasinya. Hal itu agar wibawa hukum terwujud.
"Jadi penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk memberikan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negeri ini, sehingga orang tidak lagi, mengulangi dan mengulangi terus," ujar Imdadun.
Selain itu, Komnas HAM meminta pemerintah harus memberikan pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut.
"Memang ada sebagian yang mengusulkan pembubaran terhadap ormas-ormas yang sering melakukan kekerasan, tetapi mekanisme hukum kita tidak begitu, mekanisme hukum kita mengatur bahwa pembubaran itu harus didasarkan pada proses pengadilan dan mengacu kepada keputusan pengadilan," ucap Imdadun.
Adapun anggota atau pengurus yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, Komnas HAM meminta mereka harus diproses tanpa tebang pilih, tanpa ragu-ragu dan tanpa diskriminasi.
"Jadi kebebasan berorganisasi masih harus dijamin dan ditegakkan, tetapi berorganisasi, tidak lantas kemudian, karena menjadi lebih kuat, menjadi lebih powerfull karena anggotanya banyak, lalu semena-mena merusak membatasi dan menghilangkan hak asasi orang lain. Nah itu harus ditegakkan hukumnya, " paparnya.
"Dalam kacamata Komnas HAM, harus dibedakan antara hak secara merdeka bebas berorganisasi dan kebebasan bertindak itu berkonsekuensi pada pelanggaran hak orang lain. Kalau terjadi itu maka penegakan hukumnya harus dilakukan," pungkasnya.
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.