pilihan +INDEKS
Komisi III DPR Akan Tanya Kapolri soal Kapolda Jadi Pembina Ormas
JAKARTA - riautribune : Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam waktu dekat. Kesempatan tersebut akan dipergunakan untuk mendalami sejumlah hal penting. Salah satunya berkaitan dengan status Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan yang berstatus Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
"(Raker dengan Kapolri) minggu depan," kata anggota Komisi III Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017). Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dijelaskan bahwa penegak hukum yang nasih aktif tidak diperbolehkan duduk dalam satu organisasi yang tidak memiliki keterkaitan dengan instansinya.
Hal itu diharapkan tidak akan menimbulkan konflik kepentingan, terlebih jika organisasi yang bersangkutan terkena kasus hukum. "Pembina, pengawas, dari satu organisasi, baik organisasi kemasyarakatan bahkan organisasi olahraga. Apalagi kalau dia punya kewenangan," ujar Arsul.
"Kecuali organisasi yang nenyangkut lembaganya sendiri. Pembina Bhayangkari, misalnya. Itu lain," kata dia. Kemarin, massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Dalam aksi ini mereka menuntut agar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat, pada pekan lalu.
Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menegaskan bahwa Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan telah mendapat persetujuan pimpinan Polri untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Dengan demikian, Anton dianggap tak menyalahi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tepatnya Pasal 16 poin (d). Pasal tersebut berbunyi "Setiap anggota Polri dilarang menjadi pengurus dan atau anggota LSM dan ormas tanpa persetujuan dari pimpinan Polri".(kmps)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.