Sekda Pimpin Penyelesaian Persoalan Buruh 8 Perusahaan di Duri

Dibaca: 45395 kali  Kamis, 27 Agustus 2015 | 21:17:24 WIB

DURI-riautribune: Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, Burhanuddin turun ke Duri, Rabu (26/8/2015), untuk membantu menyelesaikan permasalahan delapan perusahaan mitra PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Mengelar pertemuan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) di Duri, sejumlah pihak di hadirkan. Diantaranya Kadis Naker Bengkalis, Kapolsek Mandau, Kapolsek Pinggir, Danramil Mandau, serta puluhan buruh yang tergabung didalam wadah Serikat Buruh Riau Independent (SBRI).

Dalam pertemuan itu, buruh menyampaikan keluh kesah terhadap delapan perusahaan yang telah mengabaikan hak-hak karyawan itu. "Kami minta selambat-lambatnya satu bulan untuk menyelesaikan masalah ini pak. Jangan buat kami susah lagi. Bertahun-tahun kami tunggu penyelesaiannya, tapi sampai saat ini sama sekali belum ada solusi," ujar ketua SBRI, Agen Simbolon.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Bengkalis, Burhanuddin menekankan kepada Kadisnakertrans agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Ini hanya kesalahan komunikasi saja, perbaiki segera komunikasi agar semuanya dapat selesai," tegasnya.

Diakhir pertemuan, kesepakatan akhirnya lahir dengan deadline selama sebulan. SBRI bersedia membantu Disnakertrans dengan menempatkan perwakilannya guna membantu penyelesaian laporan akan upah ribuan karyawan yang tak kunjung dibayarkan pada delapan perusahaan itu pada karyawannya diantaranya PT Multi Structure , Rifansi, WIS, SIC, NKE, Timas, PPE dan PT Cahaya Riau. (afa)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.