pilihan +INDEKS
Fadli Zon: Dana Haji Jangan Dipakai Danai Infrastruktur
JAKARTA - riautribune : Dana setoran haji merupakan dana yang secara khusus dibayarkan masyarakat untuk keperluan ibadah haji. Maka itu pemerintah seharusnya menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memprotes pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jika memaksakan dana ibadah haji digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Menurutnya, dana haji yang dimiliki Indonesia sangat besar dan harus digunakan secara tepat.
"Dana tersebut adalah amanat umat kepada negara. Negara harus punya ikhtiar serius untuk melayani ibadah haji umat Islam Indonesia," ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/1/2017).
Apalagi, kata politikus Partai Gerindra ini sikap pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur tanpa berkonsultasi dengan mitra kerjanya di DPR. Dia mendesak pemerintah segera menghentikan kebijakan tersebut.
"Jangan sampai dana haji digunakan untuk peruntukan yang tidak tepat termasuk mendanai infrastruktur," ucapnya.(Okz)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.