pilihan +INDEKS
DPR: Badan Siber Nasional Bukan untuk Perangi Warga Negara
JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan Badan Siber Nasional bukan untuk memerangi warga negara khususnya Indonesia.
Sukamta mengatakan, pembentukan lembaga yang akan menjadi payung koordinasi antara institusi siber yang sudah ada ini akan fokus menghadapi perang siber.
"Badan Siber Nasional bukan untuk perangi warga negara. Ini sedang terjadi perang siber antar negara, dan terus terjadi," ujar Sukamta di Jakarta, Senin (9/1/2017).
"Tren ke depan adalah perang siber antar negara, antar bangsa. Karena itu perlu dibentuk badan siber yang serius mempersiapkan ini. Negara lain sudah punya," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, pihaknya mengusulkan agar ke depan pemerintah mengatur lembaga-lembaga siber yang telah dimiliki sejumlah institusi negara agar bisa bekerja sama dalam satu payung lembaga yang lebih besar.
Saat ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memiliki Cyber Defence, Badan Intelijen Negara memiliki Cyber Intelligence, dan Kepolisian memiliki Cyber Security. "Itu nanti perlu diatur (pola koordinasinya). Ini (Badan Siber Nasional) jauh lebih luas dari lembaga siber yang sudah ada," pungkasnya.(okz)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.