HM.Wardan Serahkan Bantuan 2 Unit Alat Pencegah Kebakaran

Dibaca: 45400 kali  Sabtu, 07 Januari 2017 | 12:36:15 WIB
HM.Wardan Serahkan Bantuan 2 Unit Alat Pencegah Kebakaran
Ket Foto : foto mcr

TEMBILAHAN - riautribune : Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Muhammad Wardan menyerahkan sedikitnya 2 unit mesin apung sebagai alat pencegah kebakaran beserta perlengkapan pendukung lainnya.

Bantuan peralatan itu diterima secara simbolis oleh Camat Reteh dan Kepala Desa Sungai Asam pada saat acara Peringan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H di Mesjid Jami’ Al-Ihsan di Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh, Rabu (4/1/2017) kemaren.

Waktu itu, Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj Zulaikhah Wardan, Kepala BPBD dan beberapa pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.

"Dalam tahun 2017 ini, masing-masing Desa akan diupayakan memiliki mesin mini pemadam kebakaran, sebab keberadaan peralatan ini sangat penting dalam mencegah Karhutla maupun kebakaran lainnya," katanya.

Ditambahkan, pencegahan berbagai jenis merupakan tanggungjawab semua pihak, terlebih lagi kata Bupati, peran Kepala Desa dalam mencegah kebakaran di wilayahnya masing-masing harus bekerja secara aktif.(mcr)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.