pilihan +INDEKS
Penertiban Situs,
Fadli Zon Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta kepada pemerintah agar penertiban situs-situs di dunia maya dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif. Ia beralasan, hal itu harus dilakukan supaya jaminan kebebasan berpendapat tetap terpelihara.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menertibkan situs-situs di dunia maya. Langkah itu ditempuh, salah satunya untuk meredam maraknya beredarnya informasi palsu atau hoax.
"Saya meminta agar Kominfo tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. Upaya penertiban harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara," katanya di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017.
Fadli Zon mengingatkan bahwa tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang dapat melanggar konstitusi. Selain itu, dia menambahkan, dapat mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun.
Dia menekankan kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
"Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan seperti verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Oleh karena itu, kata dia, bisa ditelusuri dan tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan.
Menurut dia, menjalankan prosedur sebelum penertiban media itu diperlukan agar tidak dinilai subyektif dalam menjalankan kebijakan tersebut. "Publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran karena dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah," katanya.
Dia juga menekankan, hal lain yang justru penting untuk dikontrol oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Namun, menurut dia, selama ini hal itu tidak dilakukan dan cenderung dibiarkan.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.