pilihan +INDEKS
Mendagri Ikut Merasa Bersalah Bupati Klaten Ditangkap KPK
JAKARTA - riautribune : Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Klaten, Sri Hartini. Padahal, dirinya selaku pembina pemerintah daerah selalu mengingatkan masalah area rawan korupsi.
"Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemeritahuan dari KPK/kejaksaan/kepolisian, saya merasa sedih, prihatin dan ikut merasa bersalah," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (30/12), seperti dilansir dari laman Kemandagri.
Dia sudah menganggap para kepala daerah, pimpinan DPRD dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah keluarga besarnya. Namun pada tahun ini, kata dia banyak sekali, para pejabat yang menjadi tersangka maupun terjerat OTT KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
Bila sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi OTT, maka alat bukti sudah lengkap, khususnya terkait dugaan korupsi dan pungutan liar (Pungli). Meski, kepala daerah dan para pejabat lainnya diyakini sudah berkomitmen, namun tetap ada yang dianggap tidak cermat dan berbuat nekat.
"Saya sering mengingatkan diri saya dan aparat pejabat pusat daerah, untuk lebih hati-hati dan pahami area rawan korupsi, karena pasti dipantau masyarakat serta penegak hukum," ujar Tjahjo.
Misal, kata dia seperti masalah perencanaan anggaran, retribusi, pajak, pengadaan barang dan jasa. Lalu, dana hibah bansos, serta pungutan untuk penempatan jabatan seperti dugaan kasus Bupati Klaten, Sri Hartini. Kabar yang beredar OTT tersebut mengenai suap mutasi jabatan.
"Saya merasa prihatin walau yang tidak OTT mungkin asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai keputusan hakim tetap. Tapi kalau OTT pasti proses pemantauan dan penyadapan sudah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) penegak hukum," tukas Tjahjo, menteri asal PDIP.
Sebelumnya, tim KPK menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini terkait dugaan kasus gratifikasi. Sri Hartini juga tercatat sebagai ketua DPC PDIP Klaten. Informasi yang berkembang adalah masalah suap mutasi jabatan dengan barang bukti sejumlah uang. KPK juga mengamankan sejumlah pejabat lain yang terlibat.
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.