Bupati Inhil HM.Wardan Lantik 8 JPT dan 27 JPT Pratama

Dibaca: 67069 kali  Jumat, 30 Desember 2016 | 10:23:22 WIB
Bupati Inhil HM.Wardan Lantik 8 JPT dan 27 JPT Pratama
Ket Foto : Foto Rtc

TEMBILAHAN - riautribune : Bupati Inhil H Muhammad Wardan melantik 8 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan mengukuhkan kembali 27 JPT Pratama, Kamis malam (29/12/16). Pelantikan yang digelar di aula Lantai V Kantor Bupati Inhil ini dihadiri Sekda H Said Syarifuddin, Kepala BKD Fauzar dan para pejabat Pemkab Inhil lainnya.

Adapun pejabat tinggi pratama yang dilantik dan mengacu kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru tersebut, yakni Drs H Mohd Yasin Abdi MSi sebagai Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs Sar'ie sebagai Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Drs Sirajuddin MM, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ir T Eddy Efrizal MP, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Drs H Thaher, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Drs H Helmi D MPd, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan H Hafitsyah SH MH dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs H Fahrolrozy.

Sedangkan pejabat PTP yang dikukuhkan kembali yakni Sekretaris Daerah Inhil H Said Syarifuddin SE MP MSn, Hj Zulaikhah SSos ME, Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Drs Afrizal MP, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, Drs Rudiansyah MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Dra Hj Djamilah MH, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Drs H Fauzan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Drs H Syaifuddin MP, Kepala Dinas Pendidikan.

H Zainal Arifin SKM MKes, Kepala Dinas Kesehatan, Hj Nurlia SE MM, Kepala Dinas Sosial, Drs Masdar MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, R Rida Indaryanti SE, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, H Fajar Husin SH MH, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H Yulizal SSos MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dan Wiryadi SSos MSi, Kepala Dinas Perhubungan, DR H Dianto Mampanini SE MT, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Drs H E Kamal Syahidra MP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Junaidy SSos MSi, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan, Drs Mukhtar T MH, Kepala Dinas Perikanan, Ir Kuswari MP, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan.

Serta Drs Tantawi Jauhari MM, Kepala Dinas Perkebunan, Drs H Eddiwan Shasby MM, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ir H T Juhardi MP, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Drs Aslimuddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Yusfik SH MH, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Drs Darussalam MM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, H Fauzar SE MP, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Drs Tuah Muhammad Syaifullah MM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bupati Inhil menyampaikan, pelantikan dan pengukuhan kembali para pejabat ini sudah mengacu kepada OPD dan aturan yang berlaku. Mereka diharapkan dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.(rtc)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:20:27 WIB

BRK Disuntik Saham Rp17M

PEKANBARU-riautribune: Tiga pemegang saham melakukan penambahan modal ke Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp17 miliar saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ketiga pemegang saham itu yakni Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10 miliar, Kabupaten Natuna Rp5 miliar dan Koperasi Amanah Riau Kepri (saham karyawan) Rp2 miliar.

Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:20:27 WIB

BRK Disuntik Saham Rp17M

PEKANBARU-riautribune: Tiga pemegang saham melakukan penambahan modal ke Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp17 miliar saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ketiga pemegang saham itu yakni Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10 miliar, Kabupaten Natuna Rp5 miliar dan Koperasi Amanah Riau Kepri (saham karyawan) Rp2 miliar.