Komisi III Tolak Dua Calon Hakim Ad Hoc

Dibaca: 55916 kali  Jumat, 16 Desember 2016 | 11:51:05 WIB
Komisi III Tolak Dua Calon Hakim Ad Hoc
Ket Foto : Foto Wakil Ketua DPR RI Trimedya Panjaitan

JAKARTA - riautribune : Komisi III DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua orang calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

Diketahui sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) mengajukan mantan Hakim Ad Hoc PHI di PN Jakarta Pusat, Juanda Pangaribuan dan Mantan Hakim Ad Hoc PHI di PN Surabaya Sugeng Santoso PN sebagai calon Hakim Ad Hoc hubungan industrial di KY ke komisi hukum DPR RI.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan itu, Komisi III pun menolak kedua calon tersebut. "Komisi III DPR RI memutuskan tidak memberikan persetujuan terhadap dua calon hakim Ad Hoc tersebut,” tegas Wakil Ketua DPR RI Trimedya Panjaitan dalam rapat paripurna.

Trimedya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan dan uji kelayakan terhadap dua calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA berdasarkan ketentuan pasal 279 Peraturan DPR RI tentang Tata tertib bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR RI.

"Pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat," tukasnya.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:20:27 WIB

BRK Disuntik Saham Rp17M

PEKANBARU-riautribune: Tiga pemegang saham melakukan penambahan modal ke Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp17 miliar saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ketiga pemegang saham itu yakni Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10 miliar, Kabupaten Natuna Rp5 miliar dan Koperasi Amanah Riau Kepri (saham karyawan) Rp2 miliar.

Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:20:27 WIB

BRK Disuntik Saham Rp17M

PEKANBARU-riautribune: Tiga pemegang saham melakukan penambahan modal ke Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp17 miliar saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ketiga pemegang saham itu yakni Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10 miliar, Kabupaten Natuna Rp5 miliar dan Koperasi Amanah Riau Kepri (saham karyawan) Rp2 miliar.