Mahasiswa Kampar Kembali Lakukan Demo

Desak Polisi Tuntaskan Korupsi Baju Seragam

Dibaca: 182306 kali  Senin, 24 Agustus 2015 | 23:00:54 WIB
Desak Polisi Tuntaskan Korupsi Baju Seragam
Ket Foto : ilustrasi internet

BANGKINANG-riautribune: Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bangkinang (IPMB) kembali melakukan unjuk rasa terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan baju seragam sekolah tahun 2014 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Hal itu disampaikan oleh Risko Delo Ketua IPMB yang sekaligus sebagai Kordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk esok hari.

Kali ini, sebagaimana yang diungkap Risko mereka berunjuk rasa di depan Mapolres Kampar. "Kami akan melakukan unjuk rasa di depan Mapolres Kampar, kita mendesak pPolisi segera menuntaskan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar sebesar Rp6 milyar lebih," ujar Risko.

Ditambahkannya lagi, dia dan kawan-kawan akan selalu mengawal kasus ini hingga tuntas, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat.

Dirinya dan kawan-kawan mengaku tidak akan takut dan gentar dengan intimidasi dan tekanan dari siapapun yang ingin meredam gerakan mereka dalam mengadvokasi kasus ini. "Memang sudah ada percobaan intimidasi terhadap kami, tapi kami tidak gentar," sebut mahasiswa calon master hukum ini. (ssa/ops)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.