Fahmi Idris: DPP Golkar Langgar AD/ART Terkait Pergantian Ketua DPR

Dibaca: 54677 kali  Senin, 28 November 2016 | 11:29:41 WIB
Fahmi Idris: DPP Golkar Langgar AD/ART Terkait Pergantian Ketua DPR
Ket Foto : foto rmol

JAKARTA - riautribune : Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Pertemuan itu terkait keputusan partai beringin mengganti Ketua DPR Ade Komarudin dengan Setya Novanto. Melunakkah sikap Dewan Pembina Partai Golkar terkait keputusan itu?

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris membenarkan akan ada pertemuan yang akan dilakukan oleh Aburizal Bakrie dengan Setya Novanto.

"Ya akan ada pertemuan itu.Ketua dewan pembina akan melakukan pembicaraan dengan ketum dalam minggu ini. Bisa saja Senin ini ataupun hari-hari lainnya dalam minggu ini. Ini terkait dengan keputusan DPP soal ketua DPR," ujar Fahmi Idris, ketika dihubungi, Senin (28/11).  

Pertemuan itu sendiri dilakukan menurut dia, karena Dewan Pembina Partai Golkar melihat dan menilai kalau keputusan yang dibuat oleh DPP Partai Golkar tidak dilakukan sebagaimana aturan yang ada dalam AD/ART Partai Golkar.

Fahmi Idris menegaskan persoalan pergantian ketua DPR ini perlu pembicaraan yang detail karena sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Keputusan DPP yang mengembalikan posisi ketua DPR kepada Setya Novanto dinilai telah melanggar pasal 25 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Wanbin merupakan badan yang berfungsi memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar dan bersama-sama DPP Partai Golkar menentukan kebijakan yang bersifat strategis.

Artinya kata Fahmi Idris, kebijakan strategis yang harus diambil DPP bersama dengan Wanbin secara rinci telah diatur dalam pasal 21 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga, yakni pertama penetapan capres dan cawapres RI, dan penetapan pimpinan lembaga negara.

"Makanya ini akan dilakukan pembicaraan antara Dewan Pembina dan DPP. Dewan Pembina sendiri baru akan melakukan rapat Senin ini untuk memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk bertemu dengan ketua umum," demikian Fahmi Idris.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »