Bupati Inhil Hadiri Acara Doa Bersama Lintas Agama

Dibaca: 42032 kali  Kamis, 17 November 2016 | 11:40:07 WIB
Bupati Inhil Hadiri Acara Doa Bersama Lintas Agama
Ket Foto :

 TEMBILAHAN - riautribune : Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri dan mengikuti do'a bersama antar lintas agama, yang digelar di aula Makodim 0314 Inhil, Rabu (16/11/2016).

Do'a bersama yang dipimpin Al-Ustadz Rukhiyat ini, turut dihadiri dan diikuti Unsur Forkopimda, Sekda dan sejumlah Pejabat Eselon, serta tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Inhil.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengatakan, do'a bersama ini bertujuan untuk ketentraman Bangsa Indonesia terutama pasca kejadian 4 September lalu.

"Melalui do'a bersama lintas agama ini diharapkan bangsa dan negara, serta daerah kita Kabupaten Inhil bisa tercipta suasana yang tertib, aman dan terjalin hubungan silaturrahim yang tinggi," kata Bupati Wardan.

Apalagi, beberapa waktu yang lalu Bupati Wardan juga mengikuti apel 4 pilar di halaman Kantor Gubernur Riau yang diikuti seluruh Bupati, Dandim dan Kapolres se-Provinsi Riau serta unsur terkait, yang intinya bagaimana menciptakan suasana yang kondusif di daerah masing-masing.

"Atas nama Pemkab Inhil, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh yang hadir saat ini," imbuhnya.(lipo)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.