Ketua DPR: Jangan Korbankan Negeri Ini Hanya Karena Pilkada DKI

Dibaca: 34101 kali  Rabu, 16 November 2016 | 08:57:42 WIB
Ketua DPR: Jangan Korbankan Negeri Ini Hanya Karena Pilkada DKI
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Mabes Polri tengah menjalani gelar perkara terbuka terbatas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengimbau semua pihak untuk menghormati apapun keputusan kepolisian terkait kasus Ahok.

"Walaupun penegakan hukum belum begitu baik, kita harus menghormati apapun keputusannya, apapun hasilnya kita tidak lagi membuat bangsa ini harus rugi hanya karena masalah ini, kita ingin apapun hasilnya, persatuan nasional tetap terjaga. Sekali lagi jangan korbankan negeri ini hanya karena Pilkada DKI," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).

Akom juga mengimbau aparat kepolisian untuk betul-betul menjalankan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

"Jangan sekali mendengarkan politisi, eksekutif, siapapun golonangnya dari agama manapun, etnis manapun tentang hal ini. Tolong independen, bahwa ini murni penegakkan hukum," tutupnya.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.