pilihan +INDEKS
Fadli Zon Terima KBHMI,
Kasus Penistaan Agama Akan Dikawal Sampai Selesai
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menerima perwakilan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).
Hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa mantan pengurus HMI dan pengurus HMI yang masih aktif. Mulai dari Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), MS Kaban; Koordinatoriat Aksi Keluarga Besar HMI, Ahmad Doli Kurnia; anggota Tim Pengacara Aktivis HMI, Syukur Mandar; Ketua Umum Pengurus Besar PBHMI, Mulyadi P Tamsir; Sekjen HMI, Amijaya Halim, dan beberapa aktivis HMI lainnya.
Kepada Fadli, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa dua hari yang lalu Majelis Nasional KAHMI dan PB HMI, bersama kader HMI mengadakan rapat dan bersepakat membentuk satu organisasi gabungan dari tiga elemen besar tersebut, yang disebut sebagai Kesatuan Aksi KBHMI. Organisasi ini untuk mencermati dan mengawal dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia, khususnya menyusul Aksi Bela Islam pada 14 Oktober dan 4 November lalu.
Mereka juga membentuk tim hukum untuk melakukan advokasi terhadap kader-kader HMI atau siapa saja yang menjadi korban kesewenang-wenangan kepolisian pada demonstrasi beberapa waktu lalu.
"Sudah 400 lebih terdaftar dalam tim hukum untuk melakukan advokasi kader HMI atau siapa saja yang terkena dampak kesewenangan aparat," jelasnya.
MS Kaban menimpali, dia mendesak DPR RI secara lembaga untuk mengambil sikap atas penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah memberikan sikap tegas terkait itu.
"DPR RI perlu mengambil langkah-langkah. Presiden RI sudah menyatakan sikap penegakan hukum secara transparan. Penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama ini harus menjadi pusat perhatian. tidak bisa didiamkan," katanya.
KBHMI akan terus ikut mengawal perkembangan kasus yang menjadi tuntutan umat muslim. Apalagi kasus ini rawan menciderai persatuan dan kesatuan serta toleransi antar anak bangsa.
Mendengar tuntutan PBHMI, Fadli Zon selaku pimpinan DPR berjanji akan melakukan sejumlah hal yang dianggap perlu. Mengenai hal-hal yang bersifat teknis, prosedural dan pengawasan, dirinya berjanji akan meneruskan aspirasi PBHMI ke Komisi III DPR RI.
"Nanti juga saya bisa teruskan kepada instansi-instansi terkait, karena kami (DPR) masih reses sekarang ini," janji Fadli.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.