Diperiksa 9 Jam, Ahok: Saya Lapar

Dibaca: 37234 kali  Selasa, 08 November 2016 | 08:59:57 WIB
Diperiksa 9 Jam, Ahok: Saya Lapar
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak banyak berkomentar ihwal pemeriksaan yang ia jalani di Mabes Polri. Ahok menyatakan telah menjelaskan segala persoalan kepada tim penyelidik. "Silakan tanya ke penyelidik. Saya mau makan. Saya lapar," katanya di Mabes Polri, Senin, 7 November 2016.

Ketua Tim Advokat Ahok, Sirra Prayuna, menyatakan kliennya telah diperiksa sekitar sembilan jam. Penyelidik memberikan sekitar 42 pertanyaan. "Salah satunya tentang video yang diunggah Buni Yani," ujar Sirra.

Kasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Ahok berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Video yang menyebut Al-Maidah 51 itu kemudian viral dan memicu kemarahan umat Islam.

Puncaknya, pada 4 November 2016, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menggelar aksi damai di depan Istana Negara dan menuntut agar Ahok dijebloskan ke penjara. Kapolri berjanji akan menuntaskan penyelidikan terhadap Ahok dalam waktu dua pekan.

Analis Kebijakan Divisi Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Rikwanto menyatakan, gelar perkara kemungkinan akan dilakukan pekan depan. "Kami masih menggodok teknis pelaksanaan gelar perkara terbuka supaya berjalan dengan baik," tutur Rikwanto.
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.