Kuliah Umum Bersama Ketua Ombusman RI

Membangun Kepercayaan Publik

Dibaca: 66204 kali  Jumat, 04 November 2016 | 15:46:32 WIB
Membangun Kepercayaan Publik
Ket Foto : Foto bersama.(riautribune.com)

PEKANBARU-riautribune: Hari ini yang menjadi problematika di negeri kita, adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan publik.Demikian diungkapkan oleh Prof Amzulian Rifai Ketua Ombusman RI ketika memberikan kuliah umum di Fakultas hukum UR baru-baru ini.

Dikatakannya, yang menjadi problem utama lembaga negara adalah trust (kepercayaan) dimana publik sudah tidak percaya dengan kinerja lembaga negara, misalkan dalam pelayanan publik yang lambat, masih terjadinya diskriminasi, bahkan masih ada dijumpai pungli. Kepercayaan publik inilah yang kian menurun, dan menjadi kendala bagi birokrasi kita dalam menjalankan tugasnya. Bahkan fenomena ini kian diperparah dengan meningkatnya kasus korupsi, yang kian mengkaburkan kewibawaan lembaga negara, pelakunya individu namun penurunan kepercayaan justru dihadapi oleh lembaga.

"Masalah pungli, sudah dibentuk satgas pungli yang di atur dalan peraturan presiden nomer 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, yang fungsinya sebagai intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi," ucap Prof Amzulian.

Kehadiran Prof Amzulian yang juga Ketua Ombusman RI ini adalah bagian dari kegiatan kuliah umum yang digelar oleh program Magister (S2) ilmu hukum fakultas hukum Universitas Riau.

"Program ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan wawasan keilmuan, dan menghadirkan nara sumber berkaliber nasional, diharapkan ada diskusi ilmiah dengan info-info yang update, sehingga mahasiswa kami bisa terus mengembangkan akademik dan potensi diri dalam pengembangan ilmu hukum," ucap Dody Haryono,SH,MH.

Acara yang di pandu oleh Ketua Prodi Hukum Pidana Erdiansyah,SH,MH ini berlangsung interaktif tidak hanya dihadiri oleh kalangan mahasiswa S1,dan juga S2 juga turut hadir sejumlah pejabat dilingkungan UR, terutama Rektor Prof Aras Mulyadi.

Lebih lanjut Prof Amzulian Rifai,SH,LLM,Phd sebagai sebuah lembaga yang diamanahkan memantau pelaksanaan pelayanan publik di negara ini, Ombusman berharap ada ruang informasi yang interaktif antara publik dengan tim nya. "Jika memang ada pelanggaran pelayanan segera laporkan kepada kami. Ombusman pun ada di Riau, jadi tidak ada lagi yang namanya kendala keterlambatan dalam pelayanan,"ucap Prof Amzurlian.(ehm/rls)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.