pilihan +INDEKS
Fadli Zon: Surat Kepada Presiden Tak Perlu Dibahas Dalam Rapim
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR Fadli Zon meluruskan pandangan Ketua DPR Ade Komaruddin terkait dengan surat yang ia kirim kepada Presiden Joko Widodo.
Fadli Zon menyurati Presiden Jokowi terkait permintaan para ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang ingin mendengar klarifikasi Jokowi yang melindungi Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, khususnya terkait kasus dugaan penistaan agama.
Kata Akom, demikian Ade disapa, surat tersebut tak pernah dibahas dalam Rapat Pimpinan DPR.
Fadli menegaskan bahwa surat-surat yang meneruskan aspirasi kepada lembaga negara atau komisi-komisi negara memang tak perlu dibahas dalam Rapim. Hal ini sebagaimana tertuang jelas dalam UU MD3.
"Jadi memang tak perlu dibahas di Rapim. Ada ratusan aspirasi, dan kita sampaikan aspirasi itu," kata Fadli Zon kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 4/11).
Fadli Zon juga mengingatkan Pimpinan DPR itu adalah speakers DPR. Dan Ade Komaruddin bukan lah atasan dari pimpinan yang lain.
"Ketua DPR bukan atasan saya. Pimpinan DPR itu bersifat kolektif kolegial," demikian Fadli Zon.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.