pilihan +INDEKS
Mahyudin Dukung Tim Saber Pungli
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mendukung Pemerintah membentuk tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) terutama di daerah.
"Karena ada beberapa lembaga negara yang tidak di bawah daerah," kata Mahyudin usai membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Rabu kemarin (26/10).
Lembaga negara yang tidak berada di daerah misalnya adalah lembaga agama, pertahanan, keamanan dan moneter.
Misalnya, lembaga keamanan melakukan tindakan pungutan liar, pemerintah daerah setempat tidak dapat menindak karena bukan merupakan wilayah kewenangannya.
"Jadi, harus dibentuk tim pungli," sebut Mahyudin.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatur upaya pemberantasan pungli secara terpadu.
"Ketika Presiden menandatangani Perpres ini Beliau memberikan strong message atau pesan yang sangat kuat bahwa 'saber' pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar tetapi juga ke dalam," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung beberapa waktu lalu.Mahyudin Dukung Tim Saber Pungli.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.