SK Kemendagri Sudah ditanda tangani,

Edwar Sanger Calon Plt Walikota Pekanbaru

Dibaca: 49372 kali  Selasa, 25 Oktober 2016 | 10:35:00 WIB
Edwar Sanger Calon Plt Walikota Pekanbaru
Ket Foto : foto Kepala BPBD Provinsi Riau, Edwar Sanger

PEKANBARU - riautribune : Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru sudah ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo. SK tersebut sudah bisa dijemput yang kemudian dilaporkan kembali ke Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

"SK sudah ditandatangani, besok diminta mengambil SK itu di kementerian (Kemendagri)," kata Ahmad Syah, usai menghadiri pembukaan Riau Expo di Ska Co Ex, Senin (24/10/16) malam.

Masih menurut Ahmad Syah, SK pelantikan itu sendiri akan diserahkan kembali kepada si penerima mandat sebagai Plt Walikota Pekanbaru tersebut pada Rabu 26 Oktober mendatang.

Berdasarkan informasi yang diterima ada tiga nama yang sempat diusulkan oleh Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Asisten II Setdaprov Riau Masperi, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, dan Kepala Dispertanak Riau Askardiya Patrianov.

Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie mengatakan, bahwa SK satu nama Plt Walikota Pekanbaru telah ditandatangani oleh Kemendagri. Kendati demikian, satu nama tersebut masih menjadi rahasia.(ehm)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.