Kebut RUU Pemilu, DPR Tetap Rapat Walau Sedang Reses

Dibaca: 43284 kali  Selasa, 25 Oktober 2016 | 09:34:39 WIB
Kebut RUU Pemilu, DPR Tetap Rapat Walau Sedang Reses
Ket Foto : ilustrasi internet

JAKARTA - riautribune : Untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu tepat waktu, DPR berjanji akan langsung tancap gas. Untuk pengesahan yang cepat, DPR bahkan membuka wacana akan tetap membahas RUU tersebut meski tengah dalam masa reses.

Penyerahan draf RUU Pemilu memang sedikit mepet. Pemerintah baru menyerahkan draf tersebut pada Jumat pekan lalu. Padahal, RUU tersebut harus rampung sebelum Mei 2017, karena waktu itu sudah dimulai tahapan Pemilu. Dengan kondisi ini, DPR hanya punya waktu sekitar 6 bulan untuk membahas dan mengesahkan RUU itu. Sudah begitu, waktu pembahasan juga akan terpotong masa reses Dewan yang akan dimulai pada 28 Oktober ini.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengusulkan, agar cepat selesai, Panja atau Pansus RUU itu bisa menggunakan masa reses untuk bersidang.

"Jadi nanti, meskipun reses, kalau memang mendesak dibutuhkan ya bisa dipakai rapat kok. Mengingat ini undang-undang yang sangat mendesak. Ini harus selesai tepat waktu," ucapnya (Senin, 24/10).

Penggunaan masa reses untuk membahas RUU, kata Agus, tidak masalah. "Beberapa kali kami juga pernah rapat saat reses," imbuhnya.

Agar pembahasan cepat, dia juga mengimbau seluruh fraksi segera menyusun daftar inventaris masalah (DIM) pada masa reses nanti. "Segala hal yang bisa mempercepat pembahasan RUU Pemilu harapannya bisa dilakukan," tandasnya.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.