Pilwako Pekanbaru

Calon Pertahana Belum Serahkan Surat Cuti Kampanye ke KPU

Dibaca: 57939 kali  Jumat, 21 Oktober 2016 | 11:05:34 WIB
Calon Pertahana Belum Serahkan Surat Cuti Kampanye ke KPU
Ket Foto :

PEKANBARU - riautribune : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, sampai saat ini belum menerima surat cuti kampanye pasangan pertahana Firdaus- Ayat Cahyadi.

Menurut KPU, surat cuti kampanye itu diserahkan paling lama lima hari setelah penetapan pasangan Calon yaitu tanggal 24 Oktober. Sementara itu untuk pasangan non pertahana seperti dari PNS, DPRD, dan lain-lain katanya juga sama.

"5 hari sesudah penetapan, KPU memberi waktu untuk pasangan calon menyerahkan surat cuti kampanye maupun surat pengunduran diri mereka. Dalam syarat itu kita meminta juga mereka harus melampirkan surat pengunduran diri yang telah di prosesnya oleh atasanya ,"papar Ketua Divisi Teknis KPU kota Pekanbaru,MaiAndri kemarin.

Sementara itu untuk SK pengunduran diri pasangan calon, sendiri katanya KPU akan menerimanya dalam waktu 60 hari setelah penetapan.

"Jika dalam waktu yang ditentukan diatas, tidak juga dilengkapi maka pasangan calon dianggap tidak bisa mengikuti tahap pilkada selanjutnya,"tuturnya.

Ditanya seputar LHKPN pasangan calon, KPU mengaku telah menerima namun dalam bentuk resi, sedangkan bentuk aslinya berapa jumlahnya dari KPK, pihak nya belum menerima.

" jika diterima pun kita tidak bisa mengumumkannya kepada publik, namun jika diizinkan pasangan calon nantinya jika sudah ditetapkan, tentunya kita akan umumkan,"pungkasnya.(r24)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu