pilihan +INDEKS
Kapolri Terkait Pilkada: Jangan Sampai Ada Pelanggaran Hukum!
JAKARTA - riautribune : Polri sudah menyiapkan pasukan untuk mengamankan jalannya proses Pilkada serentak di 101 daerah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpesan agar selama proses Pilkada tidak ada pelanggaran hukum yang nantinya bisa memicu konflik.
"Kita masuk ke tahapan inti yang nanti kampanye nanti yang biasanya meningkat sumbunya, nanti distribusi suara, pemungutan suara kemudian dilanjutkan perhitungan suara dan pengamanan calon dan pasca pelantikan dan puncaknya di Februari untuk memberi pengertian pada publik agar mari kita bersama mengamankan jalannya pemilukada nanti," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).
Kapolri meminta seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Masyarakat harus bisa menahan diri dan jangan sampai terjadi gesekan yang berujung konflik.
"Untuk itu, ini adalah pesta untuk merayakan demokrasi. Jangan sampai terjadi pelanggaran hukum untuk tidak mengindahkan norma. Kita sudah 19 tahun menerapkan demokrasi yang lebih bebas. Kita sudah dewasa dalam demokrasi. Tidak ada aksi-aksi kekerasan dan anarkis," jelas Tito.
"Polisi bisa mengamankan sampai jaringan bawah. Bawaslu bisa bijak dan netral dari atas ke bawah. Ada pilihan-pilihan . Kepada pasangan calon mereka harus menunjukkan sikap siap menang namun siap juga untuk tidak menang. Saya minta semua pihak, etika berdemokrasi harus digunakan agar emosi dapat ditekan," tegas Tito.
Kapolri juga berpesan kepada para tokoh masyarakat agar bisa menahan diri. Tokoh masyarakat seharusnya bisa ikut berperan menjaga perdamaian, bukan malah memanaskan suasana jelang Pilkada.
"Makin banyak yang mengawasi makin baik. Kepada tokoh masyarakat sama, jangan memanaskan suasana. Jangan golput. Agar pemimpin kredibel karena dipilih mayotitas suara. Redam emosi," tegas Tito.
Polri pun telah memetakan daerah-daerah yang rawan konflik selama proses jalannya Pilkada. Jakarta akan menjadi perhatian khusus karena termasuk daerah yang rawan konflik.
"Aceh, Jakarta, Papua. Oleh karena itu dibuat perencanaan khusus dan pemetaan khusus," ungkap Tito.(dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .