pilihan +INDEKS
Bambang Gerindra: OTT Pungli Jangan Hanya Tontonan
JAKARTA - riautribune : Reaksi Presiden Joko Widodo diapresiasi dengan mendatangi langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tempat operasi tangkap tangan (OTT) pungli. Namun, jangan sampai ini hanya jadi tontonan yang tidak diikuti pembersihan pungli di lembaga lain.
"Kita patut mengapresiasi dengan reaksi Presiden Jokowi yang langsung mendatangi lokasi OTT di Kemenhub. Hanya saja, jangan sampai ini dijadikan sebagai langkah pencitraan belaka. Pemberantasan pungli harus dilakukan di semua lini. Bahkan, sampai ke lembaga kepolisian dan Istana Negara," kata Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Rabu (12/10).
Seperti diketahui, pada Selasa sore, usai menyaksikan OTT di Kemenhub, Presiden Jokowi mengatakan akan menindak tegas pejabat negara yang masih mengutip pungli. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ikut hadir menyatakan, pemberantasan pungli akan terus digencarkan termasuk ke institusi yang dipimpinnya. OTT di Kemenhub ini, melibatkan oknum pejabat Direktorat Perhubungan Laut.
Menurut Bambang, memang, ada yang perlu dibenahi dari perizinan kapal di pelabuhan. "Sertifikasi kapal perlu disederhanakan agar tak terjadi pungli. Tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” tutur Anggota F-Gerindra DPR ini. Tidak hanya di transportasi laut, praktik pungli sebenarnya banyak terjadi di transportasi darat. Bahkan, ratusan kali lipat daripada di laut.
Bambang kemudian menyebutkan, berapa banyak truk-truk angkutan logistik selalu kena pungli di jalan. Bahkan, untuk mengurus SIM saja, butuh tambahan dana Rp 200 ribu, agar prosesnya bisa dipercepat seperti dialaminya sendiri di Surabaya, Jatim.
"Inilah potret Indonesia kini. Banyaknya kasus pungli saat ini menandakan revolusi mental yang didengungkan pemerintah belum berjalan. Mestinya pemberantasan pungli sudah dilakukan Jokowi sejak pertama kali memimpin pemerintahan seiring jargon revolusi mental," ucapnya.
Dikatakan Anggota Komisi VI DPR itu, pengawasan internal kementerian lewat Irjen mestinya ditingkatkan. Bila Irjen sudah menemukan oknum pengutip pungli, barulah diserahkan ke penegak hukum. Selama Irjen bergerak optimal dan efektif, pungli bisa diberantas. Bambang setuju dengan Presiden Jokowi yang ingin memecat pegawai Kemenhub yang tertangkap tangan, sambil proses hukum pidananya juga berjalan di pengadilan.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.