Kasus Dugaan Suap Irman Gusman

Galang Tanda Tangan, Senator DPD Ingin Penahanan Irman Ditangguhkan

Dibaca: 46603 kali  Senin, 19 September 2016 | 10:13:28 WIB
Galang Tanda Tangan, Senator DPD Ingin Penahanan Irman Ditangguhkan
Ket Foto : foto detik.com

JAKARTA - riautribune : Meski berstatus tersangka, Ketua DPD Irman Gusman masih mendapat dukungan dari koleganya sesama senator DPD RI. Sejumlah anggota DPD ingin mengusahakan agar penahanan Irman bisa ditangguhkan.

"Teman-teman mau kumpulkan tanda tangan untuk penangguhan penahanan Pak Irman. Kami akan memberikan jaminan," kata anggota DPD, Asri Anas saat berbincang, Minggu (18/9/2016) malam.

Menurut Asri, saat ini sudah ada sekitar 50 angota DPD yang setuju untuk menjaminkan dirinya. Jumlah itu diprediksi akan bertambah hari ini, Senin (19/9). Mereka tetap mau mencoba meski KPK belum pernah memberikan penangguhan penahanan.


"Kita tetap menghotmati proses hukum di KPK. Tapi namanya juga upaya," ujar senator asal Sulawesi Barat ini.

Asri menilai ada keganjilan dalam proses penangkapan Irman hingga akhirnya jadi tersangka. Oleh sebab itu, dia dan rekan-rekannya juga akan melakukan investigasi mandiri hingga mengusahakan bantuan hukum bagi Irman.

"Putusan KPK kan bukan kebenaran mutlak," ucap Asri.

Hari ini, Badan Kehormatan (BK) DPD akan rapat untuk membahas posisi Irman. Ketua BK DPD AM Fatwa menyebut Irman sudah tidak bisa lagi menjabat sebagai Ketua DPD karena berstatus tersangka.

Irman ditangkap KPK di rumah dinasnya pada Sabtu (17/9) dini hari dan KPK mengamankan uang Rp 100 juta. Uang suap Rp 100 juta yang diterima Irman diduga berkaitan dengan pengurusan kuota impor gula di Provinsi Sumatera Barat. Tersangka pemberi suap adalah pasangan suami istri XSS dan MMI.(dtk)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.