pilihan +INDEKS
Direksi BUMN Disebut Terima Uang di Singapura,
Seskab: Pecat Jika Terbukti!
JAKARTA - riautribune: Seorang direksi sebuah BUMN disebut menerima gratifikasi di Singapura. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, siapapun dan apapun jabatannya, jika ada indikasi menerima gratifikasi maka KPK harus segera bertindak. Hal ini sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo.
"Silakan KPK menindaklanjuti karena negara ini negara hukum dan Presiden berulang kali menyampaikan, menegaskan kalau memang ada orang yang katakanlah menyalahgunakan kewenangan kekuasaan terutama korupsi mengambil fee atau maling yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Termasuk direksi BUMN tadi," kata Pramono Anung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Jika ada bukti yang mengarah soal penerimaan gratifikasi tersebut, lanjut Pramono, maka KPK tak perlu ragu untuk mengambil tindakan.
"Kalau memang ada bukti-buktinya, maka KPK segera melakukan tindakan lidik, sidik, kepada yang bersangkutan," katanya.
Ditegaskan Pramono, jika ada indikasi menerima suap, maka pemerintah akan langsung memecat direksi BUMN tersebut.
"Kalau memang ada indikasi awal dari KPK, dan terindikasi, ya kita berhentikan," tegas Pramono.
Lalu, apakah Pramono tahu Direksi BUMN sektor apa yang diduga menerima gratifikasi tersebut?
"Terus terang, pada waktu pertama kali saya mendengar itu, saya berkomunikasi langsung dengan Ketua KPK. Tapi kami menjaga kerahasiaan dan saya juga tidak bertanya lebih lanjut, beliau hanya menyatakan sedang dilakukan pendalaman," terang Pramono.(dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.