pilihan +INDEKS
Fahri Tolak Calon Kepala Daerah Dari Kalangan Terpidana
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, tidak setuju dengan salah satu butir kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
DPR dan penyelenggara Pemilu sepakat membahas Peraturan KPU (PKPU) 5/2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang merupakan perubahan terhadap PKPU 9/2015. Mereka sepakat mengizinkan terpidana hukuman percobaan yang tidak dipenjara secara fisik mengikuti pemilihan kepala daerah.
"Kalau pencalonan enggak boleh ada beban, apalagi sudah jadi tersangka, pernah ditahan. Saya enggak setuju, calon kepala daerah harus bersih," tegasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).
Menurut dia seorang calon pemimpin harus bebas dari beban masalah pribadi, walau itu cuma utang sekalipun.
"Kalau mau maju jangan berutang. Kan ada ketentuan juga dalam agama, kalau perang enggak boleh utang. Sama. Nanti dia pakai jabatan untuk bayar utang," ujarnya.
Politisi PKS ini menilai hal serupa bisa saja terjadi pada kepala daerah terpidana hukum percobaan. Dia bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menutup kasus tersebut.
"Apalagi ini punya persoalan hukum menuju ekspektasi lebih besar dia tutup ini kasusnya," tegasnya.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.