Polisi Hutan Diancam Dibakar, Kenapa Kepolisian Tak Bertindak?

Dibaca: 65364 kali  Rabu, 07 September 2016 | 09:56:35 WIB
Polisi Hutan Diancam Dibakar, Kenapa Kepolisian Tak Bertindak?
Ket Foto : Edu polisi hutan yang disandera.(internet/kpc)

JAKARTA-riautribune: "Dalam kegelapan, kami tak bisa melihat. Tapi beberapa orang, bukan satu orang, ada yang mengatakan 'bunuh saja mereka, bakar, dibuang saja ke sungai'..." Kalimat itu dituturkan Edu, polisi hutan yang sempat disandera saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hulu, Riau, pada Jumat (2/9/2016).

Edu menceritakan kembali pengalaman getirnya itu dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa (6/9/2016) kemarin. Dengan mengenakan seragam polisi hutan lengkap dan memakai topi agar wajahnya tak terlalu tampak jelas dalam sorotan kamera, Edu menceritakan secara detail kejadian yang menimpa dia bersama enam rekannya.

Edu mengatakan, ia bersama enam anggota polisi hutan lainnya tiba di lokasi lahan yang terbakar sekitar pukul 11.00 WIB, Jumat (2/9/2016). Saat itu, mereka langsung menghubungi pihak PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) selaku pemilik lahan.

Setelah mendapat izin dari perusahaan, tim lalu mengambil dokumentasi lahan yang terbakar menggunakan kamera dan drone. Tim juga memasang plang yang menandakan bahwa lokasi tersebut tak boleh diganggu hingga proses penyelidikan selesai.

Saat akan keluar lokasi pukul 16.00 WIB, tim menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka. Orang itu kemudian meminta ponton yang akan mereka tumpangi untuk berjalan menjauh dari tepi sungai.

Padahal, melewati sungai dengan ponton adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk keluar dari lokasi. Tim lalu diminta turun dari mobil dan terlibat negosiasi dengan pihak perusahan dan sejumlah tokoh adat di sana.

Mereka diminta menunjukkan surat tugas, mencabut plang yang sudah dipasang dan menghapus semua dokumentasi. Setelah dialog yang alot sampai pukul 18.00 WIB, tim KLHK akhirnya memenuhi permintaan tersebut.

Namun setelah permintaan itu dipenuhi, muncul juga permintaan dari tokoh pemuda di sana agar tim menghadirkan Menteri Kelautan dan Kehutanan Siti Nurbaya. "Kami negosiasi sudah harga mati Menteri LHK yang diinginkan. Akhirnya, kami lapor ke Jakarta," kata dia.(kpc/rt)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu