Komisi III: Penyanderaan 7 Polisi Hutan KLHK di Riau Harus Ditindak Tegas

Dibaca: 34901 kali  Senin, 05 September 2016 | 15:31:18 WIB
Komisi III: Penyanderaan 7 Polisi Hutan KLHK di Riau Harus Ditindak Tegas
Ket Foto : foto Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo

JAKARTA - riautribune : Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, menilai pelaku yang menyandera tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus ditindak tegas.

"Apa pun tindakan main hakim sendiri harus ditindak tegas oleh penegak hukum," kata Bamsoet di DPR RI, Senin (5/9/2016).

Selain itu, Bamsoet meminta Kapolri untuk turut mengusut kasus tersebut. Politisi Gerindra ini mengutarakan permintaan itu setelah Komisi III melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Riau untuk meninjau dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Namun, Bamsoet mempertanyakan keputusan Polda Riau yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap korporasi yang disangka melakukan pembakaran.

"Kita kemarin langsung menggarisbawahi, kenapa Polda Riau keluarkan SP3. Kami nilai ada keganjilan yang harus dijelaskan Polda. Karena awalnya Presiden Jokowi kan tegas akan menindak," terangnya.

Komisi III pun berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Polda Riau, perusahaan-perusahaan terkait, aktivis lingkungan, hingga KLHK untuk meminta keterangan.(okz)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.