pilihan +INDEKS
DPR: Masih Ada Waktu Kejar Rp 4 Ribu Triliun
JAKARTA - riautribune : Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Mohammad Nizar Zahro meminta pemerintah tidak pesimistis di dalam mengejar target pengampunan pajak (tax amnesty).
"Nggak boleh pesimistis dong. Itu kan pemerintah yang hitung dan merencanakan sendiri, saya kira masih ada waktu. Kami berharap pemerintah tetap memberikan rasa optimis kepada masyarakat," ujar Nizar kepada Rakyat Merdeka, di akhir pekan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, target tax keliru karena dana tebusan yang ditetapkan terlalu besar. JKmemberikan sinyal akan melakukan pemotongan anggaran lagi bila sampai akhir September penerimaan target tax amnesty tidak optimal.
Nizar mengungkapkan, sejumlah pemangku kebijakan pernah menyampaikan kepada legislatif bahwa pemerintah memiliki data basis pajak yang valid. Artinya, pemerintah memiliki target untuk dikejar untuk menarik dana tebusan. "Seharusnya pemerintah tidak perlu bicara apa-apa dulu. Sebaiknya gerilya dulu kejar wajib pajak besar," pintanya.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, pihaknya saat ini tidak mau bicara revisi target atau perubahan rencana implementasi tax amnesty. DPR tetap berpatokan target dana tebusan yang harus dikejar sebesar Rp 165 triliun, dan dana repatriasi Rp 4 ribu triliun.
Menurutnya, bila target sudah direvisi padahal kebijakan baru jalan akan menimbulkan pandangan negatif. Pemerintah akan dianggap inkonsistensi dan tidak kredibel dalam menyusun perencanaan.
Nizar juga meminta pemerintah kompak menyuarakan tax amnesty. Jangan sampai Presiden, Wakil Presiden atau Menkeu memberikan pernyataan berbeda-beda di depan publik. Sebab seluruh wajib pajak terus mengikuti perkembangan tax amnesty.
Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Muharam masih berharap pemerintah bisa mencapai target yang sudah ditetapkannya. "Pemerintah dahulu menyakinkan dewan bahwa kebijakan tax amnesty bisa menarik dana orang Indonesia yang banyak di luar negeri, ini saatnya membuktikan," ujar Ecky.
Untuk memburu wajib pajak besar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.