Presiden Resmi Ajukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN

Dibaca: 38273 kali  Jumat, 02 September 2016 | 11:44:00 WIB
Presiden Resmi Ajukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Setelah pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Ade Komarudin, serta Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengkonfirmasi bahwa Komjen Pol Budi Gunawan diajukan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Saya antarkan surat kepada Pimpinan DPR, yaitu usulan Presiden untuk pergantian Kepala BIN. Jadi Ka BIN diusulkan nama baru yaitu Pak BG. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan di DPR," kata Pratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Menurut Pratikno, pergantian dari Sutiyoso ke Budi Gunawan adalah proses regenerasi biasa. Apalagi, tidak ada periodesasi yang harus diikuti oleh pemerintah tentang masa jabatan seorang Kepala BIN.

"Ini regenerasi biasa saja. Argumentasinya regenerasi saja. Kan memang enggak ada periodesasi tegas tentang Kepala BIN ini," lanjutnya.

Lalu kenapa yang dicalonkan Jokowi adalah Budi Gunawan?, "Enggak ada pertimbangan tertentu," tuntasnya.(okz)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.