pilihan +INDEKS
Dewan Kesal, Disbun Pangkas 35 Persen Program
TEMBILAHAN- riautribune: DPRD Inhil menilai tindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten kurang tepat dalam menyikapi pengurangan dana sebagai dampak dari pengurangan dana.
DPRD Inhil kesal, pasalnya Dinas Pekebunan memangkas 35 persen program yang berhubungan langsung untuk rakyat. Kebijakan pemangkasan belanja langsung 35 persen pada APBD 2016 Pemkab Inhil karena Sisa Lbih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa) pada tahun 2015 yang tidak tercapai. Didapati hasil audit BPK sebesar Rp386 milyar lebih sementara Silpa APBD 2016 disepakti sebesar Rp573 milyar lebih sen.
Artinya akan ada minus atau kekurangan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp187.814.930.174, 95 sen, Â ditambah lagi dengan kekurangan lainnya sehingga diperkirakan akan menembus Rp300 miliar.
Walaupun demikian, seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PKB Inhil, Edi Gunawan, besaran kebijakan pemotongan pada belanja langsung sebesar 35 persen belumlah tepat, apalagi pemotongan ini hanya pada belanja langsung.
''Sebagaimana kita ketahui bahwa belanja langsung adalah yang berkenaan dengan belanja untuk pembangunan dan bantuan kepada masyarakat, padahal banyak Dinas tidak mampu untuk untuk memenuhi target pemotangan dimaksud dikarenakan masih sayang dan perduli kepada daerah dan masyarakat,'' ujar pria yang akrab disapa Asun ini.
Terkecuali untuk Dinas Perkebunan, dikatakannya dinas tersebut dengan bangganya yang pertama dapat memenuhi pemotangan 35 persen dan yang dipotong justru program kegiatan bantuan penyelamatan perkebunan masyarakat .
''Konon katanya hamparan kelapa terluas dunia, bapak kelapa, tulang punggung ekonomi, bedah buku, SRG dan lain-lain, tapi justru ketika pemotongan kegiatan bantuan penyelamatan perkebunan masyarakat adalah prioritas untuk dipotong,'' ujarnya kesal.
Fraksi PKB dikatakannya sangatlah yakin bahwa Bupati Inhil mungkin belum menerima laporan dan kebijakan ini pun sesunggunya juga belum final.
''Kami Fraksi PKB juga sangat berharap kepada Bupati agar dapat mempertimbangkan kebijakan terhadap pemotangan pada Dinas Perkebunan, sesungguhnya menurut pandangan kami Fraksi PKB, masih banyak jalan menuju Roma,'' tukas Edi Gunawan.(adv)
Berita Lainnya +INDEKS
Masih Jadi Primadona, Sebanyak 56.351 Wisatawan datang ke Siak Saat Libur Lebaran
SIAK, Riautribune.com - Pariwisata di Kabupaten Siak selalu diminati banyak wisatawan. Mulai dari.
Unilak Gelar Halal Bi Halal, Momentum Perkuat Silaturahmi dan Peningkatan Kinerja
PEKANBARU, Riautribune.com - Masih di suasana Idul Fitri bulan Syawal 1445H, Universitas Lancang .
Pelatihan Vokasi Juru Las PHR Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja
PEKANBARU, Riautribune.com – Sebanyak dua puluh pemuda asal Riau mengikuti program Pelatihan da.
Program CSR RAPP Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
MERANTI, Riautribune.com - Keberadaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau tela.
Eko Novitra Tepis Dugaan Kebakaran Kantor DLH Karena Sabotase
PELALAWAN, Riautribune.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Eko Novitra, ST, M.
Kontrak Pengelolaan Aryaduta Hotel Pekanbaru Oleh Lippo Karawaji Tak Diperpanjang Pj Sekdaprov Riau
PEKANBARU, Riautribune.com - Wakil ketua Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra mendukukung langkah.