pilihan +INDEKS
Ketua DPR: Belum Interpelasi Sudah Diberhentikan
JAKARTA - riautribune : Ketua DPR RI Ade Komarudin enggan mengomentari wacana pengajuan hak interpelasi oleh segelintir anggota DPR terhadap Presiden Joko Widodo terkait kasus Arcandra Tahar. Jokowi memberhentikan hormat Arcandra sebagai menteri ESDM karena status kewarganegaraan.
"Interpelasi itu kan hak anggota. Saya nggak bisa komentari hak anggota," kata politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).
Namun demikian, Ade mempertanyakan apakah pengajuan hak interpelasi terhadap kasus tersebut merupakan hal yang sangat prinsipil.
"Kalau ingin mengabdi ya kenapa tidak. Kalau dibilang langgar aturan, apa benar? Kenapa tidak diperbaiki prosedurnya? Kan belum juga terjadi. Kalau ada hak bertanya juga kan belum terjadi apa-apa. Presidenkan cepat ambil langkah," ujarnya.
Jadi jelas Ade, tidak ada alasan juga untuk menginterpelasi Jokowi. "Belum diinterpelasi sudah diberhentikan. Bayangin (Arcandra Tahar) menteri paling cepat (20 hari)," tambah Ade.
Kemudian, Ade juga menanggapi soal adanya wacana revisi UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut dia UU tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu. Pasalnya, DPR tentu lebih memilih pembahasan UU yang paling mendesak terlebih dahulu.
"Kita harus evaluasi dululah di Prolegnas itu (UU Kewarganegaraan). Beberapa undang-undang yang tidak mendesak drop aja dulu," tandasnya.(rml/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.