Kemendikbud: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan Fisik dan Verbal di Sekolah!

Dibaca: 40317 kali  Sabtu, 13 Agustus 2016 | 11:19:45 WIB
Kemendikbud: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan Fisik dan Verbal di Sekolah!
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Kemendikbud menyesalkan adanya kasus pemukulan terhadap guru Dasrul oleh orang tua dan siswa di SMKN 2 Makassar. Kekerasan apapun bentuknya tak boleh lagi terjadi di sekolah.

"Memang saat ini tidak boleh dengan kekerasan fisik atau verbal, pelecehan, dan lainnya. Karena memang kita itu memiliki sistem hukum yang lebih tertata. Sudah ada aturan main dalam kegiatan aktivitas kegiatan pendidikan," kata Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Asianto Sinambela, Jumat (12/8/2016).

Asianto mengatakan, dulu memang guru mendidik murid agar disiplin dengan cara-cara yang keras seperti dengan memukul, menjewer, atau menyetrap di depan kelas. Cuma cara-cara itu saat ini sudah tak relevan lagi diterapkan.

"Kalau dulu iya ya tahun 70-an, mendisiplinkan murid dengan hukuman. Mungkin seperti disetrap atau dipukul. Kalau sekarang kan tidak," tuturnya.

Di sisi lain, Asianto menyesalkan terjadinya pemukulan terhadap guru Dasrul. "Kemendikbud turut prihatin terkait tindakan main hakim sendiri. Apalagi terhadap guru. Apalagi itu dalam rangka penegakan disiplin kepada siswa," ucapnya.

Dalam UU Pendidikan, lanjut Asianto, sudah ditegaskan bahwa siswa harus menghormati guru. Karena itu, dirinya berharap kasus yang dialami guru Dasrul menjadi yang terakhir. Ini harus jadi pelajaran bagi semua pihak.

Asianto menambahkan, orang tua juga harus terus menanamkan pendidikan moral kepada anak di rumah. "Agar anaknya bisa menghormati gurunya," ucap Asianto.(dtk/rt)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.