pilihan +INDEKS
DPR Dan Kemenkumham Bikin MoU
JAKARTA - riautribune :DPR RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) Pengembangan Kapasitas Perancangan Peraturan Perundang-undangan (P2KP3).
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPR RI, Ade Komaruddin, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany.
Dalam sambutannya, Ketua DPR RI mengharapkan kerjasama yang dilakukannya dengan Kemenkumham bisa memaksimalkan tiga fungsi DPR. Utamanya fungsi legislasi yang mitra utamanya Kemenkumham.
Pasalnya menurut dia dalam fungsi legislasi, perancang dan peneliti undang-undang sangat minim dari segi jumlah.
"Tentu dari segi kualitas juga penting. Makanya saya sampaikan nanti kita akan merancang kebijakan baru bahwa perancang UU dengan berbagai kriterianya dari komisi 1 sampai 11 dan juga dari berbagai instansi dan lembaga. Agar sesuai kualitas dan kuantitasnya," harapnya di Hotel Royal, Kuningan, Kamis (11/8) malam.
Karenanya, dengan MoU Akom mengharapkan agar kualitas dan produktivitas DPR sebagai pembuat undang-undang dapat ditingkatkan secara maksimal.
"Semua harus lengkap di dewan. Agar produktivitas nya maksimal," tukasnya.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.