Oknum Dokter Pengguna Vaksin Palsu Akan Disidang Etik

Dibaca: 44213 kali  Jumat, 15 Juli 2016 | 13:54:02 WIB
Oknum Dokter Pengguna Vaksin Palsu Akan Disidang Etik
Ket Foto : foto Internet

JAKARTA - riautribune : Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Priyo Sidi Pratomo menilai tenaga dan lembaga medis sebagai korban dalam peredaran vaksin palsu. Ia menegaskan, fungsi kontrol mestinya dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Jadi ini (oknum dokter R) dokter apa ini, umum, spesialis atau dokter apa dia. Kalau saya, sebagai ketua MKEK, kalau ada peredaran vaksin palsu, buat saya RS, dokter itu korban, selain rakyat. Kalau ini sampai terjadi peredaran, kuncinya ada di kontrol BPOM dan Kemenkes," tegas Priyo, Jumat (15/7/2016).

Terlebih peredaran vaksin palsu sudah berlangsung selama 13 tahun. Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itupun mempertanyakan keberadaan BPOM dan Kemenkes hingga kasus vaksin palsu mengemuka.

"Apalagi ini sudah 13 tahun kemana aja mereka selama ini. Logika berpikirnya, kalau dokter itu sampai mau mengerjakan seperti itu, dia ngerti kok resikonya apa. Jadi kalau benar ada orang seperti ini dia tidak pantas jadi dokter. Buat saya kalau betul orang itu melakukan sesadar-sadarnya dia harus berhenti jadi dokter dia tidak pantas," imbuhnya.

Meski demikian, jika oknum dokter berinisal R yang ditetapkan tersangka oleh polisi benar-benar terlibat, Priyo memastikan tidak akan segan-segan untuk menyidangkan yang bersangkutan ke komite etik profesi. Namun, Priyo menganggap bahwa selama ini negara absen dalam peredaran vaksin palsu.

"Kalau memang betul MKEK akan memproses itu. Tetapi saya tidak mau ini hanya kambing hitam," tandasnya.(okz/rt)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.