DPR: Perlu Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Sandera

Dibaca: 36760 kali  Selasa, 12 Juli 2016 | 15:38:49 WIB
DPR: Perlu Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Sandera
Ket Foto : foto internet

JAKARTA-riautribune: Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Sukamta mengatakan perlu pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah penyanderaan anak buah kapal asal Indonesia yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf. Menurut dia, upaya pembebasan berupa tindakan jangka pendek belum bisa menyelesaikan penyebab utamanya. "Ibaratnya menyembuhkan sakit, itu cuma menyembuhkan gejalanya," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2016.

Adapun penyebab utama, kata Sukamta, yaitu politik internal Filipina. Ada ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan di sana. Untuk itu, politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mendesak pemerintah Filipina untuk meredam konflik di negaranya. "Mungkin Indonesia bisa dijadikan contoh saat menangani konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh," kata dia.

Sukamta menambahkan faktor penyebab berikutnya yaitu wilayah perbatasan yang rawan sehingga kerap terjadi aksi perompakan. "Sehingga perlu dilakukan kerja sama lintas negara untuk menjaga keamanan perbatasan," tuturnya.

Adapun pendekatan jangka pendek yang dapat dilakukan yaitu operasi militer bersama secara reguler, dengan melibatkan tentara gabungan tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Menurut Sukamta, TNI dan Polri memiliki pasukan elit yang dapat membebaskan sandera.

Namun, Sukamta mengingatkan agar meminimalisasi penggunaan senjata pembunuh, kecuali memang tidak ada jalan lain. "Tugas utama TNI dan Polri adalah membebaskan sandera," ujarnya.

Adapun untuk jangka panjang, perlu kerja sama pertahanan antarnegara, terutama keamanan maritim. Indonesia telah memiliki kerja sama pertahanan dengan Malaysia yang dinamakan Elang Malindo, begitu pula dengan Filipina. "Hubungan ini diperkuat dengan kerja sama trilateral tadi," kata dia.

Selain itu, pendekatan komprehensif jangka panjang bisa pula dilakukan dengan diplomasi lewat pemerintah, misalnya antara Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Begitu pula diplomasi parlemen antara tiga negara.

Tujuan diplomasi ini yaitu untuk mencapai kestabilan kawasan. Sebab, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dapat mendorong dan memberi masukan kepada pemerintah Filipina agar bisa menyelesaikan konflik. "Baik dengan MNLF (Moro National Liberation Front), MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan kelompok Abu Sayyaf yang sudah berkepanjangan ini," ucapnya.

Sukamta mengingatkan kembali agar jangan sampai terlibat dalam peperangan yang sebenarnya bukan perang Indonesia. Menurut dia, insiden penyanderaan ini jangan sampai mengalihkan fokus dari potensi konflik yang lebih besar. "Seperti Natuna, Laut Cina Selatan, dan seterusnya," ujarnya.(tmpo/rt)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »