pilihan +INDEKS
Jokowi: Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa, Bukan Pencucian Uang
Jakarta - Presiden Jokowi menghadiri acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak menyusul telah disahkannya undang-undang terkait hal itu di DPR. Jokowi bersyukur DPR telah mengesahkannya sehingga bisa langsung dimanfaatkan semaksimal mungkin.
"Pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat bagi kepentingan bersama, bangsa, dan rakyat kita bukan kepentingan perusahaan atau orang per orang atau kelompok," kata Jokowi di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016).
Sebelumnya juga dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama antara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala PPATK M Yusuf, dan Jaksa Agung Prasetyo. Jokowi menjamin tax amnesty akan dikawal agar tak disalahgunakan.
"Saya ingin tegaskan bahwa tax amnesty bukan pengampunan bagi koruptor atau pencucian uang. Yang kita sasar adalah para pengusaha yang tempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara tax heaven," imbuh Jokowi.
Jokowi menegaskan untuk tak main-main dengan adanya payung hukum ini. Dia mengaku sudah tahu siapa-siapa saja pengusaha yang simpan uang di luar negeri berdasarkan nama, alamat, hingga nomor paspornya.
"Saya akan kawal sendiri secara langsung dengan cara saya sendiri," tegas dia.(dtk/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .